Gerakan buruh pelabuhan internasional menggelar aksi terkoordinasi menentang penggunaan fasilitas perdagangan sipil untuk pengiriman persenjataan menuju kawasan perang, termasuk Israel. Aksi mogok, penghentian kerja sementara, dan demonstrasi berlangsung di sejumlah pelabuhan dunia pada Jumat (30/10/2026), ketika keselamatan pelaut semakin terancam akibat konflik di Timur Tengah dan Laut Hitam.
Reuters melaporkan gerakan tersebut menjangkau 113 pelabuhan di 22 negara, berdasarkan cakupan mobilisasi yang diumumkan penyelenggara. Lebih dari 25 serikat pekerja memberikan dukungan terhadap aksi yang berlangsung di Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Australia.
Namun, tidak seluruh pelabuhan yang tercakup dalam gerakan tersebut berhenti beroperasi. Bentuk aksi berbeda-beda, mulai dari pemogokan selama 24 jam, penghentian pekerjaan selama beberapa jam, hingga demonstrasi solidaritas.
Gerakan itu menolak penggunaan pelabuhan untuk mengangkut senjata, amunisi, dan peralatan militer menuju kawasan konflik. Para pekerja juga menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, perlindungan keselamatan pelaut, dan ketersediaan tenaga medis bagi awak kapal yang melewati wilayah berbahaya.
Di Pelabuhan Piraeus, Yunani, sekitar 3.000 buruh pelabuhan dan pelaut mengikuti aksi yang mengganggu kegiatan bongkar muat serta menghentikan layanan feri menuju pulau-pulau Yunani.
Apostolos Kypraios, pemimpin serikat insinyur pelayaran niaga Yunani, menyampaikan penolakan keras terhadap keterlibatan pekerja dalam jaringan logistik peperangan.
“Kami tidak akan bekerja untuk perang mereka, dan kami tidak akan menjadi umpan meriam mereka,” kata Kypraios kepada Reuters saat demonstrasi di Piraeus, Jumat.
Menurut dia, ancaman terhadap pelaut tidak berhenti ketika kapal berhasil meninggalkan kawasan berbahaya. Keluarga para awak juga menghadapi kecemasan berkepanjangan mengenai kemungkinan anggota keluarga mereka tidak kembali.
Associated Press melaporkan bahwa penghentian layanan feri di Yunani juga berkaitan dengan pemogokan tersendiri oleh serikat pelaut yang menuntut perbaikan upah, keselamatan, dan kondisi kerja.
Aksi internasional tersebut menjangkau pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Valencia dan Algeciras di Spanyol, Le Havre di Prancis, Genoa di Italia, Tangier Med di Maroko, serta Nhava Sheva di India.
Di Istanbul, Turki, demonstran berkumpul di sekitar Pelabuhan Haydarpasa untuk menyuarakan penghentian pengiriman persenjataan menuju Israel.
Sementara itu, federasi CGT Ports et Docks menyerukan pemogokan sehari di sejumlah pelabuhan utama Prancis, termasuk Le Havre, Marseille, Dunkirk, dan Rouen.
Ribuan Demonstran Memasuki Pelabuhan Genoa
Gelombang penolakan perang juga meluas ke jalan-jalan kota di Italia. Dalam laporan terpisah, Reuters menyebut sekitar 15.000 buruh pelabuhan, mahasiswa, dan demonstran lainnya memasuki kawasan Pelabuhan Genoa sebagai bagian dari aksi nasional pada Jumat.
Serikat Unione Sindacale di Base (USB) menyerukan pemogokan umum selama 24 jam. Demonstrasi berlangsung di lebih dari 40 kota untuk menuntut kenaikan upah, peningkatan pelayanan publik, serta menentang kenaikan biaya hidup dan pengeluaran militer.
Aksi tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah Italia mengeluarkan perintah yang membatasi pelaksanaan pemogokan di sejumlah sektor transportasi.
Di beberapa kota, demonstrasi juga diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan.
Mobilisasi di Genoa memperlihatkan bagaimana penolakan terhadap pengiriman senjata semakin terhubung dengan gerakan buruh yang mempersoalkan biaya ekonomi peperangan.
Pelabuhan Menjadi Bagian Rantai Logistik Perang
Serikat pekerja internasional menilai pelabuhan komersial memiliki posisi strategis dalam perpindahan perlengkapan militer.
Pengiriman persenjataan melibatkan kapal, terminal peti kemas, fasilitas penyimpanan, perusahaan logistik, serta tenaga kerja yang menangani barang di setiap titik distribusi.
Markos Bekris, pemimpin serikat pekerja pelabuhan ENEDEP di Piraeus, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa persenjataan membutuhkan infrastruktur transportasi dan keterlibatan pekerja untuk mencapai tujuan.
Pandangan tersebut menjadi dasar pendekatan sejumlah serikat yang berusaha menghambat distribusi kargo militer melalui aksi kolektif.
Federasi Pekerja Transportasi Internasional atau International Transport Workers’ Federation (ITF) menyatakan dukungan terhadap gerakan tersebut pada 28 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal ITF Stephen Cotton menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak pekerja dan penghentian pengiriman senjata yang berpotensi digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.
Dalam pernyataan resminya, ITF meminta pemerintah menghentikan transfer persenjataan yang memperburuk pelanggaran hukum humaniter, menjamin perlindungan warga sipil, dan menghormati hak pekerja transportasi menolak penanganan kargo militer tanpa menghadapi tindakan pembalasan.
Organisasi tersebut juga menuntut gencatan senjata permanen, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, penghentian pendudukan dan permukiman ilegal, serta dukungan terhadap pengakuan negara Palestina.
Gerakan itu memperoleh dukungan berbagai serikat pekerja internasional, termasuk organisasi di Jerman, Turki, Australia, Denmark, dan Amerika Serikat.
Jalur Laut Teluk Semakin Berbahaya
Aksi buruh berlangsung ketika keselamatan kapal dagang menghadapi ancaman serius akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026.
Dalam laporan tertanggal 23 Oktober, Reuters mengutip data peneliti senior Washington Institute for Near East Policy, Noam Raydan, yang mencatat 28 serangan terkonfirmasi maupun yang dilaporkan terhadap kapal di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya sepanjang Oktober hingga waktu pelaporan.
Jumlah tersebut menjadikan Oktober sebagai periode dengan intensitas serangan tertinggi dalam catatan pemantauan lembaga tersebut.
Data terbaru Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO) menunjukkan 122 insiden maritim terkonfirmasi di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas hingga 30 Oktober 2026.
IMO juga mencatat 24 kematian pelaut yang terkonfirmasi dalam insiden-insiden tersebut.
Angka itu memperlihatkan bagaimana jalur perdagangan yang menghubungkan kawasan produsen energi Timur Tengah dengan pasar internasional telah berubah menjadi wilayah berisiko tinggi bagi pelayaran komersial.
Di sisi lain, serikat Water Transport Workers Federation of India (WTWFI) menyampaikan kepada Reuters bahwa sekitar 15 pelaut berkewarganegaraan India meninggal akibat perang Iran.
Sejumlah awak kapal lainnya disebut mengalami kesulitan meninggalkan kawasan perairan yang terdampak gangguan pelayaran.
Angka korban yang disampaikan WTWFI merupakan klaim organisasi pekerja dan belum dapat diperlakukan sebagai data resmi pemerintah India.
Ancaman keselamatan juga menjadi perhatian serikat pelaut Yunani PENEN, yang menyatakan bahwa perang di Teluk dan Laut Hitam telah mengakibatkan kematian serta luka-luka di kalangan pekerja maritim.
Serikat tersebut mendesak peningkatan perlindungan bagi awak kapal, termasuk akses terhadap tenaga medis ketika kapal harus melintasi kawasan konflik.
Potensi Gangguan Kargo 2,8 Miliar Dolar AS
Aksi serentak pada jaringan pelabuhan internasional turut memunculkan kekhawatiran mengenai keterlambatan distribusi barang.
Kelompok pekerja pelabuhan dan aktivis No Harbour for Genocide memperkirakan pemogokan dapat menghambat sekitar 52.000 peti kemas dengan nilai muatan mencapai 2,8 miliar dolar AS.
Kelompok itu selama ini berkampanye menentang penggunaan pelabuhan untuk menyalurkan perlengkapan militer menuju Israel.
Namun, Reuters menegaskan belum dapat memverifikasi secara independen perkiraan dampak tersebut.
Karena itu, angka 2,8 miliar dolar AS bukan kerugian ekonomi yang sudah terjadi, melainkan nilai kargo yang menurut perkiraan kelompok aktivis berpotensi mengalami gangguan.
Associated Press juga melaporkan bahwa dampak pemogokan terhadap perdagangan global kemungkinan terbatas.
Marcus Baker, pimpinan bidang maritim, kargo, dan logistik pada perusahaan penasihat risiko Marsh, menilai penghentian kegiatan selama 24 jam tidak cukup untuk menimbulkan gangguan besar terhadap perdagangan dunia.
Kendati demikian, keterlambatan tetap berpotensi mengganggu pengiriman barang yang mudah rusak serta kargo yang memerlukan ketepatan waktu tinggi.
Judah Levine, kepala riset platform pengiriman Freightos, mengingatkan bahwa aksi tersebut dapat menambah kemacetan pada pelabuhan yang sebelumnya telah mengalami antrean kapal, termasuk Genoa.
Situasi ini memperlihatkan perbedaan antara dampak nyata pemogokan dalam jangka pendek dan kemampuan strategis serikat pekerja untuk memengaruhi jaringan logistik apabila aksi serupa dilakukan secara berkelanjutan.
Deklarasi Istanbul dan Solidaritas Palestina
Aksi internasional tersebut memiliki akar dalam kerja sama lintas negara yang berkembang sejak 2025.
Pada 6 Februari 2026, serikat buruh menggelar hari aksi internasional yang melibatkan sekitar 20 pelabuhan di tujuh negara.
Gerakan tersebut kemudian memperluas konsolidasi melalui pertemuan serikat pekerja di Istanbul, Turki, pada 18–19 Mei 2026.
Menurut dokumen resmi yang diterbitkan Kantor Regional Eropa World Federation of Trade Unions, pertemuan tersebut melibatkan serikat pekerja dari lebih dari 35 pelabuhan di kawasan Eropa dan Mediterania.
Pertemuan menghasilkan Deklarasi Istanbul yang menegaskan penolakan terhadap penggunaan fasilitas pelabuhan untuk mengangkut persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer menuju wilayah perang.
Deklarasi itu juga menyerukan penghentian serangan terhadap rakyat Palestina, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan, serta pengakuan terhadap negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Di samping tuntutan politik, deklarasi tersebut menekankan pentingnya perbaikan kesejahteraan pekerja, termasuk kenaikan upah, keselamatan kerja, jaminan pekerjaan, dan perlindungan terhadap dampak otomatisasi pelabuhan.
Dari konsolidasi tersebut, dukungan terhadap gerakan berkembang hingga mencakup lebih dari 25 serikat pekerja dan jaringan 113 pelabuhan di 22 negara, menurut laporan Reuters pada 30 Oktober.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Palestina tidak hanya muncul melalui jalur diplomasi dan demonstrasi, tetapi juga melalui gerakan pekerja yang terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan internasional.
Di tengah perang yang mengancam keselamatan pelaut serta meningkatkan tekanan terhadap harga energi dan kebutuhan pokok, serikat-serikat pekerja berusaha menghubungkan tuntutan perdamaian dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan buruh.
Akan tetapi, dampak jangka panjang mobilisasi tersebut terhadap kebijakan ekspor senjata dan keputusan perusahaan pelayaran masih belum dapat dipastikan.
Yang telah terkonfirmasi adalah meluasnya koordinasi serikat pekerja lintas negara, terjadinya penghentian kegiatan di sejumlah pelabuhan, serta meningkatnya perhatian terhadap peran infrastruktur maritim dalam distribusi persenjataan menuju kawasan perang. (Republika.com)
