Medan. Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony berharap KPK awasi DPRD Sumut. Hal ini disampaikan Ricky saat menanggapi isu soal adanya oknum DPRD Sumut yang bermain proyek di Pemerintahan Provinsi.
Ricky menyampaikan walaupun DPRD ini lembaga pengawasan bukan berarti tidak bisa di awasi oleh institusi lain, aparat penegak hukum sangat bisa mengawasi DPRD ini
“Kita sangat senang jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD ini, agar kita kerja pun nyaman dan terjaga tetap berada di jalur yang semestinya,” ujar Ricky.
Lanjut Ricky, seperti terkait pokok pikiran atau pokir sejati nya harus murni diteruskan dari usulan suara masyarakat, isinya apa yang diminta dan dibutuhkan masyarakat, misal pembangunan jalan, DPRD ini berjuang bersuara agar jalan yang di minta masyarakat diperbaiki oleh pemerintah.
“Saya kira sudah jelas ya bahwa DPRD itu tidak boleh mengerjakan proyek, yang boleh itu mengusulkan ada nya program, urusan siapa yang mengerjakan itu urusannya pemerintah dan pihak ke tiga,” tambah Ricky.
Ia juga berharap jangan ada oknum anggota DPRD yang masih main main menjadikan pokir sebagai alat kepentingan pribadi.
“Pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat,” tutupnya.
