Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor, melontarkan tantangan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan pemeriksaan keabsahan ijazah seluruh pejabat negara. Ia menilai pemeriksaan dokumen pendidikan tidak seharusnya hanya tertuju kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurut Fritz, seluruh pihak yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan lembaga negara perlu mendapatkan pemeriksaan serupa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda dalam persoalan keabsahan ijazah.
“Saya menantang Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo agar segera perintahkan jajarannya atau anggotanya atau pihak-pihak terkait periksa ijazah dari anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD kabupaten dan provinsi, TNI, Polri, PNS, P3K atau yang bekerja di lembaga negara seperti tenaga ahli, staf khusus atau lain sebagainya di kementerian maupun lembaga negara lainnya,” kata Fritz.
Ia kemudian membandingkan sorotan terhadap riwayat pendidikan Gibran dengan dokumen pendidikan para pejabat lainnya. Fritz meminta pemeriksaan juga dilakukan terhadap anggota legislatif, bukan hanya wakil presiden.
“Jangan cuman Mas Gibran aja yang ijazahnya diganggu. Jangan cuman punya Mas Gibran aja yang dikorek-korek. Tapi anggota DPR RI juga harus dikorek,” ujarnya, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Tribunnews, Senin, 16 November 2026.
Fritz Desak Ijazah Anggota DPR, TNI hingga Polri Diperiksa
Fritz menginginkan pemeriksaan dilakukan secara luas, mulai dari lembaga legislatif hingga institusi pemerintahan dan aparat keamanan.
Sejumlah pihak yang disebutnya perlu diperiksa antara lain anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten, anggota TNI, Polri, pegawai negeri sipil (PNS), serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ia juga memasukkan tenaga ahli, staf khusus, serta pegawai yang bekerja di kementerian dan berbagai lembaga negara dalam daftar pihak yang dimaksud.
Bahkan, Fritz meminta pemeriksaan tidak berhenti pada pejabat pemerintahan. Profesi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti pengacara, notaris, hakim, dan jaksa, menurutnya juga perlu masuk dalam cakupan tersebut.
“Termasuk pengacara-pengacara, notaris, hakim-hakim, jaksa-jaksa yang bekerja di lembaga apapun itu, pengadilan, kejaksaan, KPK atau apapun periksa semuanya,” kata Fritz.