Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi penyertaan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka memperkuat dalil bahwa syarat konstitusi pencalonan presiden dan wakil presiden tidak terpenuhi.
“Ya, ini kan juga membuktikan bahwa di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri,” kata Hasto, kepada wartawan, Sabtu, 31 Oktober 2026.
“Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan,” sambungnya.
Hasto pun, menyebut persoalan ijazah menyentuh hal yang fundamental, karena menyangkut syarat yang ditetapkan konstitusi. “Nah, sehingga ini telah menyentuh hal yang sangat fundamental bahwa syarat yang ditetapkan oleh konstitusi setidak-tidaknya berijazah SMA atau sederajat itu tidak dipenuhi,” ujar dia.
Dia pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran, dan pengerahan bantuan sosial (bansos) pada akhir periode kedua Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Dan kemudian ini ditambah dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023, di mana untuk usia juga dilakukan intervensi kekuasaan dengan kasus pelanggaran etika berat oleh Paman Usman, Ketua MK saat itu,” ujar Hasto.
“Ditambah juga dengan adanya upaya intervensi kekuasaan sehingga akhirnya Saudara Gibran bisa lolos sebagai calon wakil presiden, kemudian diikuti dengan abuse of power melalui bansos yang begitu besar yang menyebabkan fiskal pada masa Pak Prabowo ini mengalami kesulitan, diikuti dengan pengerahan parcok dan sebagainya. Kesemuanya melengkapi gambaran berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini,” lanjutnya.
Jangan Abaikan Suara Rakyat
Menurut Hasto, rangkaian itu akan berujung pada koreksi yang akan dilakukan rakyat, termasuk partai politik, akan menyikapinya melalui cara-cara politik maupun melalui suatu proses. “Sehingga ini pasti akan dikoreksi oleh rakyat, termasuk partai politik, baik itu melalui cara-cara politik maupun melalui suatu proses, karena rakyat sudah menyampaikan melalui berbagai representasinya terhadap dorongan agar pelanggaran etika, moral, dan keteladanan ini, serta pelanggaran konstitusi ini bisa disikapi secara serius,” tuturnya.
Hasto pun menyoroti pernyataan dua kader PDIP sebelumnya yang telah menyerukan agar Gibran mundur sebagai wakil presiden, yakni Komarudin Watubun dan Andreas Hugo Pareira. Dia menegaskan, bahwa aspirasi tersebut tidak boleh diabaikan.
“Apa disampaikan Pak Komarudin, Pak Andreas Pareira sudah meminta yang bersangkutan sebaiknya mundur. Dan ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang makin besar. Suara ini enggak boleh diabaikan,” ungkap Hasto. Saat ditanya soal upaya PDIP mendorong hak angket di DPR, Hasto menyebut langkah itu tidak bisa berjalan sendiri. Sebab, kekuatan PDIP hanya 18 persen tidak cukup untuk mendorong hak angket.
“Ya, kita PDIP kan kekuatannya 18 persen sekian. Kami hanya punya 110 kursi,” ujarnya. “Sehingga diperlukan juga suatu dialog dengan partai-partai lain. Nah, upaya dialog-dialog ini juga dengan proses delegitimasi yang sekarang berlangsung semakin masif ini. Jadi kami meyakini partai-partai lain juga akan mendengarkan suara tersebut,” tambah Hasto. Dia menegaskan, persoalan ijazah Gibran bukan milik satu partai. Namun, menjadi persoalan bangsa.
“Sehingga ini harus menjadi persoalan kita sebagai bangsa, bukan persoalan partai A, partai B, partai PDI Perjuangan. Ini persoalan kita semua,” katanya. “Karena kalau ini tidak diatasi, akan menciptakan krisis moral yang berkepanjangan, menciptakan krisis keteladanan yang berkepanjangan,” ucap Hasto.
Lebih lanjut, perihal kemungkinan pertemuan lintas partai apakahsudah dilakukan atau belum, Hasto menyatakan pembicaraan baru berjalan dengan beberapa partai. “Ya, kami hanya berdialog dengan beberapa partai, karena otomatis di DPR itu akan terjadi konsolidasi tersebut,” katanya. ((PIKIRAN RAKYAT))
