Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaBlogHeadlineNasionalNewsPeristiwaPoliticsPolitik

Desakan periksa ijazah pejabat, ucapan lawas mendikdasmen viral, banyak anggota dewan lulus paket C

×

Desakan periksa ijazah pejabat, ucapan lawas mendikdasmen viral, banyak anggota dewan lulus paket C

Sebarkan artikel ini
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, Fritz Alor, melontarkan tantangan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan pemeriksaan keabsahan ijazah seluruh pejabat negara. Ia menilai pemeriksaan dokumen pendidikan tidak seharusnya hanya tertuju kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurut Fritz, seluruh pihak yang bekerja di lingkungan pemerintahan dan lembaga negara perlu mendapatkan pemeriksaan serupa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda dalam persoalan keabsahan ijazah.

“Saya menantang Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo agar segera perintahkan jajarannya atau anggotanya atau pihak-pihak terkait periksa ijazah dari anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD kabupaten dan provinsi, TNI, Polri, PNS, P3K atau yang bekerja di lembaga negara seperti tenaga ahli, staf khusus atau lain sebagainya di kementerian maupun lembaga negara lainnya,” kata Fritz.

Ia kemudian membandingkan sorotan terhadap riwayat pendidikan Gibran dengan dokumen pendidikan para pejabat lainnya. Fritz meminta pemeriksaan juga dilakukan terhadap anggota legislatif, bukan hanya wakil presiden.

“Jangan cuman Mas Gibran aja yang ijazahnya diganggu. Jangan cuman punya Mas Gibran aja yang dikorek-korek. Tapi anggota DPR RI juga harus dikorek,” ujarnya, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Tribunnews, Senin, 16 November 2026.

Fritz Desak Ijazah Anggota DPR, TNI hingga Polri Diperiksa

Fritz menginginkan pemeriksaan dilakukan secara luas, mulai dari lembaga legislatif hingga institusi pemerintahan dan aparat keamanan.

Sejumlah pihak yang disebutnya perlu diperiksa antara lain anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten, anggota TNI, Polri, pegawai negeri sipil (PNS), serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia juga memasukkan tenaga ahli, staf khusus, serta pegawai yang bekerja di kementerian dan berbagai lembaga negara dalam daftar pihak yang dimaksud.

Bahkan, Fritz meminta pemeriksaan tidak berhenti pada pejabat pemerintahan. Profesi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti pengacara, notaris, hakim, dan jaksa, menurutnya juga perlu masuk dalam cakupan tersebut.

“Termasuk pengacara-pengacara, notaris, hakim-hakim, jaksa-jaksa yang bekerja di lembaga apapun itu, pengadilan, kejaksaan, KPK atau apapun periksa semuanya,” kata Fritz.

“Jangan biarkan manusia-manusia yang punya ijazah palsu bekerja di lembaga negara. Periksa, pengacara juga diperiksa, seluruh advokat juga diperiksa, seluruh notaris juga diperiksa,” lanjutnya.

Dosen hingga Penerima Beasiswa Pemerintah Masuk Daftar Pemeriksaan

Fritz turut memperluas tuntutannya ke sektor pendidikan. Ia meminta dosen yang menerima gaji dari negara juga menjalani pemeriksaan dokumen pendidikan.

Selain itu, orang-orang yang menempuh pendidikan melalui program beasiswa pemerintah juga dinilai perlu masuk dalam pemeriksaan, termasuk mereka yang berkuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Termasuk dosen-dosen yang mendapat gaji dari negara diperiksa semuanya. Termasuk yang kuliah-kuliah menggunakan jalur beasiswa pemerintah diperiksa ya. Termasuk yang ada di IPDN atau apapun itu diperiksa,” ujarnya.

Menurut Fritz, pemeriksaan secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai keabsahan dokumen pendidikan sekaligus memastikan prinsip keadilan diterapkan kepada semua pihak.

“Biar ada terang benderang, ada keadilan di situ. Diperiksa juga dong. Itu baru namanya adil dan merata,” kata Fritz.

Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR Juga Disorot

Tak hanya pejabat negara dan aparat pemerintahan, Fritz juga meminta pemeriksaan menyasar para pimpinan serta pengurus partai politik.

Ia menyebut ketua umum partai politik, pimpinan DPR RI, wakil ketua DPR, hingga para ketua komisi di parlemen perlu diperiksa dokumen pendidikannya.

“Termasuk pengurus-pengurus partai politik termasuk yang menjadi ketua umum partai politik periksa apakah mereka punya ijazah atau tidak. Termasuk periksa juga ketua DPR, wakil ketua DPR dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Fritz turut menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani serta para ketua komisi DPR sebagai pihak yang menurutnya perlu masuk dalam pemeriksaan.

Ia juga mengungkit informasi yang beredar di media sosial dan pemberitaan mengenai dugaan ijazah palsu milik seorang ketua komisi DPR dari Partai NasDem yang disebut berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

Meski demikian, Fritz tidak menyertakan bukti yang membenarkan dugaan tersebut. Ia justru meminta masyarakat melakukan pengecekan secara mandiri terhadap informasi yang beredar.

“Silakan diverifikasi sendiri, dicek sendiri itu lagi beredar tuh katanya ijazahnya palsu. Itu lagi beredar ya. Saya cuma menyampaikan karena berdasarkan informasi dari media,” katanya.

Dugaan mengenai ijazah palsu tersebut masih sebatas informasi yang disinggung Fritz. Pernyataannya tidak dapat dijadikan bukti bahwa pejabat yang dimaksud benar-benar menggunakan dokumen pendidikan palsu.

Viral Ucapan Mendikdasmen Sebut Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Ucapan lawas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soal latar belakang pendidikan anggota dewan kembali viral. Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 21 Januari 2026.

Dalam rapat kerja tersebut, Abdul Mu’ti juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi salah satu PKBM di Majalengka.

Ia menyebutkan, PKBM yang dikunjunginya memiliki lebih dari 300 peserta didik. Menariknya, jumlah peserta program Paket C disebut menjadi yang paling banyak.

Bahkan, berdasarkan cerita pengelola PKBM tersebut, sejumlah anggota dewan juga merupakan lulusan program Paket C.

“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu, ternyata sampai ratusan, 300-an lebih,” ungkapnya.

“Dan yang paling banyak itu Paket C dan banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” lanjut Abdul Mu’ti.

Pernyataan tersebut langsung disambut gelak tawa sejumlah peserta rapat.

Abdul Mu’ti kemudian menegaskan bahwa cerita tersebut merupakan laporan yang disampaikan langsung oleh pengelola PKBM yang dikunjunginya. (TRIBUNTRENDS.COM )

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *