JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berbeda dengan pergantian kepemimpinan nasional saat Presiden Soeharto mundur pada 1998.
Perbedaan mendasarnya terletak pada posisi jabatan yang ditinggalkan. Ketika Soeharto mengundurkan diri, jabatan Presiden otomatis dilanjutkan Wakil Presiden saat itu, BJ Habibie. Sementara itu, pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden mengharuskan adanya pemilihan pengganti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yusril menjelaskan, pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kalau Pak Harto itu Presiden. Karena Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” kata Yusril saat ditemui menjelang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan, pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan MPR. Dengan demikian, KPU tidak dilibatkan dalam proses pemilihan tersebut.
“Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR, dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” ujarnya.
Yusril menjelaskan perbedaan mekanisme tersebut berkaitan dengan ketentuan konstitusi mengenai pemberhentian atau pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam kasus Soeharto, pengunduran diri Presiden menyebabkan Wakil Presiden secara otomatis menggantikan posisi kepala negara dan pemerintahan. Adapun dalam kasus pengunduran diri Wakil Presiden, tidak terdapat mekanisme penggantian otomatis oleh pejabat lain.
Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus melalui pemilihan oleh MPR sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. (Bisnis.com)